Bahaya Besar! Intervensi Kekuasaan ke Perbankan Bisa Hancurkan Independensi Bank Jakarta,jakartaberisiknews.com|Kamis.27/08/2026,Pengamat Politik Samuel F. Silaen menilai persoalan serius dalam kehidupan bernegara bukan hanya ketika sebuah aturan dilanggar, melainkan ketika pelanggaran terhadap
Memaknai Kembali Hari Tani Nasional dalam Bingkai Semangat Reformasi Catatan:Agus Hiplunudin (Akademisi Institut Kemandirian Nusantara (Iknus)) Banten,jakartaberisiknews.com|| Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dengan semangat berkobar disahkan Soekarno pada 24 September 1960. Kemudian, meletuslah sebuah gerakan politik atau dalam sejarah kita kenal sebagai peristiwa
Bukan Sekadar Nomor Urut, Ini Cara Prof Indira Melihat Meritokrasi di Ombudsman Jakarta,jakartaberisiknews.com||Penetapan anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) Ombudsman Republik Indonesia tidak semestinya mengakhiri perdebatan mengenai sistem merit. Justru setelah kursi yang kosong terisi, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sistem merit hanya menjadi dasar untuk
Integrasi Data PPATK, Imigrasi dan Bea Cukai untuk Deteksi Kejahatan Sejak Dini Jakarta,jakartaberisiknews.com||Selasa. 18 / 08 / 2026,Sistem peradilan pidana di Indonesia membutuhkan pola kerja yang semakin terintegrasi untuk menghadapi perkembangan dan kompleksitas kejahatan. Integrated Criminal Justice System (ICJS) atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu dinilai dapat
Prof. Didik Rachbini Buka Suara di HUT ke-81 RI: Demokrasi Indonesia Sedang Diuji Jakarta.,jakartaberisiknews.com|| Selasa.18 / 08 / 2026,Pengawasan, lembaga peradilan yang bebas dari intervensi, serta ruang publik yang memungkinkan masyarakat memberikan kritik secara terbuka. Masa depan demokrasi, kata Didik, pada akhirnya bergantung pada kemampuan seluruh elemen bangsa
Ponto Kritik Usulan PAW Ombudsman ke Presiden: Usulan Bukan Kewenangan Jakarta jakartaberisiknews.com||Minggu. 16 / 08 / 2026,Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B. Ponto, mengkritisi mekanisme Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota Ombudsman Republik Indonesia melalui pengusulan nama tertentu kepada Presiden setelah proses pemilihan di DPR RI



















